Hubungan Negara dengan Hukum

Diantara para sarjana ada dua pendapat tentang hubungan hukum dengan

Negara itu. Sebagain ada yang membedakan antara hukum dengan Negara itu, dan

ada pula yang menyamakannya. Yang mengidentikkan Negara dengan hukum itu

ialah Kelsen. Kelsen mengakui bahwa Negara terikat kepada hukum, namun tatanan

Negara dan tatanan hukum itu sama, hanya Negara adalah system norma-norma.

Menurut Kelsen, Negara ialah kerukunan yang telah ditatan (Zwangs ordnung),

tatanan yang dipertahankan oleh paksakan, dimana terdapak hak memerintah dan

kewajiban menurut, sehingga dengan demikian ia berkesimpulan bahwa Negara dan

hukum adalah sama. Menurut Kelsen, kalau Negara telah dipandang sebagai kesatuan

tatana-tatanan, maka tidak terdapat kemungkinan lain untuk membedakannya dengan

hukum. Negara dan hukum termasuk dlam katagori yang sama, yaitu “tatanan

normative”. Wujud norma hukum dilihat dalam sifatpaksa itu, maka secara sama

hukum dan Negara adalah tatanan-tatanan paksa dalam arti system norma-norma

yang mengatur secara paksa. Arti kata tujuan negara berakhir pada definisi hukum.

Adlah picik apabila kita memandang alat-alat paksaan dan kekuasaan Negara itu

sebagai barangbarang nyata seperti senjata, benteng, alat-alat produksi dan

sebagainya, seperti yang dikatakan Lassale : “Negara adalah meriam-meriam dan

bayonet-bayonet tentara, kelewang-kelewang dan revolver-revolver polisi. Menurut

Kelsen, semua itu adalah barang-barang mati, yang tidak dapat bergerak tanpa

9

digerakkan oleh manusia. Aturan atau norma perbuatan manusia itulah yang

menentukan, yang menjadi tujuan sebenarnya. Kekuasaan itu tidak terletak pada

wujud barang-barang itu. Kekuasaan social terletak dalam kekuatan pendorong

tanggapan norma-norma tertentu. Negara sebagai kekuasaan tidak berdiri di belakang

norma-norma hukum. Negara itu adalah tatanan cita-cita yang telah menjadi

kenyataan. Sedetik saja kekuatan pendorong ideology ini hilang, maka hilnglah

kekuasaan Negara itu, walaupun jumlah senapan mesin tidak berubah. Demikianlah

pendapat Kelsen yang telah mengidentikkan Negara dengan hukum.

Pendapat Kelsen di atas ditanggapi oleh Kranenburg. Ia mengakui bahwa

kekuasaan itu bukan barang, tetapi proses-prose psikis. Negara adalah gejala psikis,

dan Negara adalah sebuah system yang teratur ; begitu juga hukum adalah gejala

psikis, dan tatanan hukum juga adalah system yang teratur. Namun kata Kranenburg

hal itu tidak menjadikan Negara identik dengan hukum. Ia mengatakan bahwa Kelsen

telah membuat kesalahan logis dengan mengambil kesimpulan bahwa tatanan Negara

dan tatanan hukum dapat dimasukkan dalam satu pengertian yang lebih luas dan lebih

tinggi, sehingga kedua-duanya termasuk dalam arti umum system, yaitu gejala-gejala

yang satu dengan yang lain tersangkut paut dan tersusun bulat, dan kedua-duanya

juga termasuk dalam system gejala-gejala yang akhirnya setelah dianalisis ternyata

bersifat psikis.

Dilihat dari sudut bahasa, menurut Kranenburg, Negara dan hukum itu tidak

sama. Ia memberikan contoh-contoh istilah : tindakan Negara, pertanggungjawaban

Negara, kepala Negara, kepentingan Negara, apabila kata “Negara” pada istilah itu

10

diganti dengan istilah hukum, jelas menjadi berubah artinya. Karenanya Kranenburgt

berkesimpilan bahwa Negara itu identik dengan hukum.

Dalam kaitannya antara Negara dan hukum, saya sependapat dengan

Kranenburg bahwa Negara tidak identik dengan hukum. Saya mencoba melihatnya

dari segi lain yaitu dari segi hukum maka Negara sebagai organisasi kekuasaan dapat

memaksakan sanksinya terhadap si pelanggar itu. Dalam hal inipun jelas terlihat

perbedaan antara Negara dan hukum ini

sumber :       http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CDEQFjAD&url=http%3A%2F%2Fpustaka.unpad.ac.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F05%2Fhubungan_hukum_dengan_bangsa_negara_dan_kekuasaan.pdf&ei=FpSMUJi-CszJrAf-xoHQBQ&usg=AFQjCNGpJrzAKgH8ceiLHWnX4Z6iX-zUcg&sig2=CaZY6Q-crZYDDEOjDiO3Dg